Sejak Kapan Sih Pilkada Sampai Masuk TV?


Malam ini waktu saya nonton Metro TV online di sini dengan niat mau lihat berita terkait kebejatan Israel baru-baru ini, yang muncul malah acara semacam kuis gitu yang pesertanya pake peci-peci. Ternyata mereka adalah para calon gubernur Kalteng yang kebetulan pernah saya lihat juga iklan kampanyenya di TV. Karena penasaran, saya pun melanjutkan nonton acara itu. Saat itu moment-nya sedang lucu, yaitu sesi kuis “sinonim”. Di kuis ini, si presenter akan membacakan 10 kata/30 detik yang harus disebutkan sinonimnya oleh para pasangan cagub-cawagub. Kata-kata semacam “mangkus”, “mati listrik”, “korupsi”, “otonomi daerah”, dan sebagainya satu per satu dijawab per pasangan. Banyak yang ngaco deh jawabnya…malah pada menyebutkan definisi kata atau dibuat kalimat. Aduuh, bapak-bapak ini…kan perintahnya disuruh menyebutkan sinonim, bukan membuat kalimat😀 Entah apa saja agenda acara itu, yang jelas ada hearing visi misi juga.

Saya  jadi berpikir, sejak kapan ya pilkada sampai dapat porsi di televisi gitu, ada debat calon, hearing, dan tentu saja iklan. Perasaan dulu nggak segitu hebohnya, apalagi yang pilkada Kalteng ini katanya sudah ditunda gara-gara sebelumnya kurang dana. Heu, kok malah sekarang diekspos besar-besaran di televisi -_-” Lagipula, sudah rahasia umum juga kan kalo negara kita ini menghabiskan banyak uang buat pemilihan pemimpin. Ada pemilu, anggota dewan, belum lagi pilkada yang kalo dihitung sebanyak jumlah kabupaten dan provinsi ada ratusan. Bayangkan kalo semua ramai-ramai beriklan di TV…bosan banget kita! Tahun ini aja ada 244 pilkada yang sudah dijadwalkan. Sebenarnya kalo Kalimantan saya nggak heran sih, namanya juga daerah kaya raya, jadi bisa lah mereka nampang di layar kaca😛

Kalo lagi pilkada gini, saya jadi ingat dulu waktu diskusi sama teman atau kuliah sosioteknologi informasi gitu, pernah dibahas tentang kedudukan gubernur. Di era otonomi daerah sekarang tuh sebenarnya yang paling berkuasa  tak lain tak bukan adalah pak camat. Karena camat yang menjadi pemimpin lingkungan struktural otonomi paling kecil, jadi kebijakan di suatu wilayah terkait langsung sama camat. Kebijakan presiden bisa saja diimprovisasi oleh gubernur, kebijakan gubernur juga bisa saja diubah sama bupati, begitu pun kebijakan bupati bisa saja dimodifikasi oleh camat. Namanya juga otonomi toh… ujung-ujungnya camat yang punya hak penuh ngatur wilayahnya. Jadi gunanya ada gubernur sama bupati apa dong? Hihihi, bener nggak sih? mungkin Anda bisa jelaskan kalo statemen tersebut salah. Yang jelas saya cuma mengutip. Ya mungkin belum semua mampu dan mau menjalankan otonomi, makanya adanya mereka masih penting.

Leave a comment

Wait! Don't forget to leave a reply here.. :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: